Rawan Suap, BSN Rekomendasikan Pemda Terapkan ISO 20400:2017

NOTULLA – Guna menangkal penyelewengan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah daerah, Badan Standarisasi Nasional (BSN) merekomendasikan agar menggunakan ISO 20400:2017 sebagai standar internasional pertama untuk pengadaan berkelanjutan.

Rekomendasi itu disampaikan Kepala BSN, Bambang Prasetya, dalam forum bertajuk ‘Stakeholder Engagement in ISO Activities for Economic Development’ di Nusa Dua – Bali, Selasa (08/05), yang digelar BSN.

Hadir dalam forum itu, Sekretaris Jenderal ISO, Sergio Mujica, Kepala BSN, Bambang Prasetya, dan seluruh stake holder terkait guna membahas tentang ISO dan Rencana Strategis ISO 2016-2020.

Dalam pemaparannya, Bambang Prasetya menekankan pentingnya pengadaan barang dan jasa yang memiliki dampak terhadap sosial, ekonomi hingga lingkungan.

Dijelaskan, standar internasional ISO 20400:2017 mencantumkan berbagai prinsip yang harus dijunjung organisasi, termasuk di dalamnya akuntabilitas, transparansi, serta fokus pada inovasi dan perbaikan.

“Standarisasi ditujukan agar dalam pengadaan barang dan jasa bisa menghindari praktik penyalahgunaan dan praktik korupsi,” tukasnya.

Selain rekomendasi penggunaan ISO 20400:2017 BSN juga memperkuatnya dengan merekomendasikan SNI ISO 37001 terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Menurut Bambang, keterkaitan antara penggunaan dua standarisasi itu sangat penting, sehingga proses pengadaan barang dan jasa di Pemda bisa berlangsung secara transparan, akuntable dan jauh dari praktik korupsi.

Selain terkait dengan pengadaan barang, forum juga membahas pentingnya standarisasi barang dan jasa dalam dunia usaha. Dijelaskan, pertemuan yang melibatkan pelaku usaha, akademisi, pemegang kebijakan ini cukup strategis, karena pada era perdagangan bebas ini peran masyarakat yang sadar akan penggunaan barang dan jasa yang aman dan berkualitas menempati posisi penting.

“Kualitas barang dan jasa yang melalui lintas negara tetap menjadi kriteria utama dalam bertransaksi. Salah satu poin terpenting dalam perdagangan antar negara adalah adanya kesamaan standar, kesamaan bahasa, dan kesamaan aturan, sehingga setiap produk barang atau jasa yang dijual di setiap negara memberikan manfaat bagi masyarakat di negara tersebut, juga menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat,” urai Bambang.

Salah satu poin pembahasan dalam forum tersebut, lanjut Bambang adalah melakukan harmonisasi dengan standar internasional, dimana kegiatannya di Indonesia adalah dengan cara BSN membentuk membentuk National Mirror Committee (NMC) yang bertugas mengkoordinasikan partipasi stakeholder dalam ISO guna memperjuangkan kepentingan Indonesia sehingga hasilnya dapat maksimal.

Tak hanya itu, Bambang dalam forum tersebut juga memaparkan strategi serta role model implementasi standar di Indonesia. Upaya ini, cukup sinergis, karena Sekretaris Utama BSN, Winarni, masuk sebagai perwakilan dari Indonesia dalam anggota ISO Council periode 2018-2020.

“Kami berharap nanti kebijakan ISO dapat mendukung penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya,” tukasnya.

Selama ini, Indonesia terus aktf dalam berbagai kegiatan di forum internasional, saiah satunya menjadi anggota organisasi standar internasional ISO sejak tahun 1954.

“BSN sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, merupakan satu-satunya instansi yang mewakili Indonesia dalam keanggotaan International Organization For Standardization (ISO),” tandasnya.

Kehadiran Sekjen ISO dalam forum tersebut, lanjut Bambang diharapkan dapat memeberikan gambaran kepada para peserta mengenai kondisi standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia khususnya dan negara-negara berkembang pada umumnya, serta memfasilitasi peserta forum dalam menambah pengetahuan mengenai peran peserta dalam menambah pengetahuan mengenai peran standar, baik itu di nasional maupun internasional.

“Kegiatan ini kita harapkan partisipasi stakeholder di dalam proses standardisasi dapat lebih meningkat sehingga tujuan akhir yang kita targetkan yaitu peningkatan daya saing bangsa bisa terwujud,” tandasnya.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Malang, Wahyu Setiyanto, mengatakan forum ini cukup penting dalam upaya meningkatkan daya saing dan mutu produk para pelaku usaha di Kota Malang.

Menurutnya, standarisasi ini penting dalam kaitan untuk menguasai pasar dan market sebuah produk. “Hasil dari forum ini cukup penting mengingat saat ini era perdagangan bebas, sehingga produk-produk kita harus mampu menjaga mutu dan kualitas. Salah satu tolok ukurnya adalah standarisasi ini,” kata Wahyu Setiyanto.

Keterlibatan pemangku kepentingan termasuk di dalamnya pemerintah, dalam standardisasi untuk peningkatan Daya Saing Bangsa disampaikan oleh Sekjen ISO, Sergio Mujica. Menurutnya forum yang diselenggarakan oleh BSN ini sejalan dengan penyelenggaraan Sidang International ISO/POLCO (International Organization for Standardization/ Committee on Consumer Policy) ke-40.

Sergio menjelaskan, ISO merupakan organisasi pengembang standar internasional terbesar di dunia, ISO didirikan pada tahun 1947 dan sekarang memiliki lebih dari 22.000 standar internasional yang mencakup hampir semua sektor dan bisnis.

“Kami memiliki hubungan yang erat dengan organisasi perdagangan dunia yang mengakui bahwa standar internasional ISO mengurangi hambatan teknis dalam perdagangan global, ” ujar Sergio saat mengenalkan ISO kepada para peserta.

Ia menjelaskan bahwa pilar utama dari strategi ISO adalah mengembangkan standar kualitas tinggi melalui keanggotaan ISO. Sergio pun menekankan bahwa kekuatan inti ISO adalah keanggotaannya, yang mana 75% anggota ISO merupakan Negara negara berkembang.

“ISO sangat tergantung kepada anggotanya, contohnya BSN. BSN adalah ISO yang ada di Indonesia, yang mengidentifikasi kebutuhan pasar dan menarik ahli dan pemangku kepentingan yang relevan untuk mengembangkan standar internasional terbaik, dan menyebarluaskan standar dan mendukung pelaksanaannya,” jelas Sergio.

Dalam pertemuan ini hadir tiga perwakilan anggota ISO (BSI – UK, KATS – Korea Selatan serta IRAM Argentina) berbagi pengalaman dan strategi terkait stakeholder engagement atau bagaimana mendorong pemangku kepentingan (pemerintah, industri, konsumen, akademika) agar mau terlibat dalam kegiatan standardisasi.

Selain itu, perwakilan pemangku kepentingan terutama dari produsen/asosiasi nasional pun berbagi pengalaman dalam penerapan standar dan manfaatnya dalam meningkatkan mutu produk mereka.